Asrama 50 Dollar - Informatika Mesir

Breaking

Selasa, 13 Juni 2017

Asrama 50 Dollar

Doc. Atdik KBRI Kairo

Informatika Mesir, Kairo (12/06). Kemenag RI menyatakan 1.468 (Seribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan) peserta lulus dalam seleksi non-beasiswa ke Universitas al-Azhar Mesir 2017. Dalam pengumumannya di poin 6 Mesir, peserta wajib tinggal di Asrama Indonesia-Mesir selama setahun pertama dan dikenakan biaya sebesar $ 50 perbulan untuk uang makan tiga kali sehari, pembinaan dan pengelolaan. Biaya tersebut dibayar setahun sekaligus sebelum pemberangkatan.

Kebijakan baru ini rupanya menyulut pertanyaan di benak Masisir, terutama perihal biaya yang relatif tak sedikit. Menanggapi hal tersebut, Atase Pendidikan KBRI Kairo, Dr. Usman Syihab, MA., menjelaskan, bahwa pada dasarnya pembangunan asrama ini merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk mengapresiasi jasa Al-Azhar yang sangat besar kepada masyarakat Indonesa sepanjang sejarah, dimana Al-Azhar telah banyak mencetak tokoh dan pemimpin Bangsa Indonesia. Selain itu, didorong pula oleh kondisi mahasiswa Indonesia di Mesir yang beberapa tahun ini menghadapi berbagai gangguan keamanan yang lumayan serius. Dengan adanya asrama ini, diharapkan sebagian besar persoalan mahasiswa—terutama masalah keamanan—dapat teratasi. Untuk itu, meskipun asrama tersebut merupakan hibah Pemerintah RI kepada Al-Azhar, Indonesia tetap meminta kepada Al-Azhar agar mahasiswa Indonesai selamanya dapat menempati asrama tersebut. Dari sinilah muncul angka, bahwa komposisi penghuni asrama Indonesia adalah fifty-fifty antara mahasiswa Indonesia dan Mesir. Selain itu, dengan adanya pembauran ini, diharapkan pergaulan mahasiswa Indonesia semakin luas dengan rekan-rekannya dari Mesir dan kemampuan bahasa Arab mereka pun akan semakin terlatih.

Rencana pembangunan asrama ini, menurut Atdik, telah dirancang sejak zaman AM. Fachir menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir. Setelah asrama selesai dibangun dengan sangat bersusah payah, persoalan lain yang masih diupayakan penyelesaiannya adalah perihal: pihak mana yang akan menanggung biaya makan para penghuni? Di awal perencanaan (tahun 2009), ketika Pak AM Fachir membicarakan pembangunan asrama tersebut dengan Rektor Al-Azhar (saat itu dijabat oleh Prof. Dr. Ahmad el-Thayyeb), ada harapan bahwa Al-Azhar akan menanggung biaya makan penghuni asrama, sebagaimana di asrama Madinatul Bu’uts. Pada perjalanannya, sebelum asrama Indonesia selesai dibangun, tak lama kemudian Prof. Dr. Ahmad el-Thayyeb diangkat menjadi Grand Syaikh Al-Azhar (Syaikhul Azhar), padahal kewenangan asrama tersebut sepenuhnya berada di tangan Rektor, karena ia berada di tanah komplek Universitas.

Pada akhir tahun 2010, mulailah ada dana yang masuk untuk pembangunan asrama, yaitu: Rp 14 M dari Kemenag RI dan Rp 5 M dari Pemprov. Sumatera Utara. Artinya, saat itu terkumpul RP 19 M dari sekitar Rp 45 M total dana yang dibutuhkan. Ketika KBRI dan Al-Azhar bersiap-siap memulai pembanguna asrama tersebut, pada Januari  2011 terjadi revolusi Mesir yang mengakibatkan suasana keamanan tidak menentu dan berujung pada krisis ekonomi di Mesir. Al-Azhar pun terkena langsung dampak krisis ini, sehingga pembangunan asrama terpaksa harus dipending.

Pada awal 2012, KBRI dan Al-Azhar bersepakat memulai pembangunan asrama yang masih kurang tersebut. Setelah KBRI melakukan berbagai upaya penambahan dana tersebut, akhirnya keluarlah Keputusan Presiden (KEPPRES) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Hibah Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Asrama Mahasiswa Indonesia Di Kampus Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir sebesar U$D 2.943.926.18 (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam delapan belas sen dollar Amerika). Jumlah tersebut menutupi seluruh sisa kebutuhan pembangunan asrama.

Menjelang asrama tersebut selesai, KBRI melakukan pertemuan dengan Rektor Al-Azhar dan para penasehat Grand Syaikh di kantor Rektor Al-Azhar. Pada pertemuan tersebut mulai dibahas perihal mekanisme penempatan dan pihak mana yang akan menananggung biaya makan penghuni asrama. Saat itu terjadi diskusi sangat alot antara para penasehat Grand Syaikh dengan Rektor dan wakil Rektor mengenai siapa yang akan menanggung biaya tersebut. Pertemuan tersebut menyelesaikan beberapa persoalan teknis, kecuali perihal pihak mana yang akan menangung biaya makan? Persoalan ini pun dipending untuk dibicarakan pada pertemuan berikutnya.

Setelah diadakan beberapa pertemuan, akhirnya Al-Azhar menyatakan tidak siap menangung 1200 penghuni asrama Indonesia yang 600 di antaranya adalah mahasiswa Indonesia. Al-Azhar pun meminta kepada KBRI, agar Pemerintah RI yang menangung biaya tersebut.

Agar tidak membebani siapapun, KBRI pun meminta agar Pusat bersedia menangung biaya makan tersebut. Usulan yang disampaikan KBRI adalah: pembiayaan total kebutuhan makan 1200 penghuni yang setiap tahunnya mencapai Rp 9 M atau jika ini memberatkan, KBRI meminta agar Pusat menangung sebanyak Rp 4,5 Milyar atau setengah biaya total makan penghuni asrama, yaitu untuk 600 mahasiswa Indonesia saja. Jika dua alternative ini tidak mungkin, alternatif lain yang ditawarkan KBRI adalah agar pemerintah Indonesia menghibahkan sepenuhnya asrama tersebut ke pihak Al-Azhar.

Pada pertemuan Desember 2016, pihak al-Azhar menegaskan kembali, pihaknya tidak dapat menanggung biaya makan penghuni asrama. Di antara alasannya, kondisi ekonomi Mesir yang lemah dan letak asrama yang bukan di kawasan kekuasaan Grand Syaikh atau Madinah Buuts, melainkan di kawasan rektorat Madinat Nasr. Alasan selanjutnya, tuturnya, al-Azhar telah banyak memberi beasiswa pada mahasiswa Indonesia dan kali ini mereka mohon agar Indonesia mengurus sendiri mahasiswanya. "Dalam pertemuan itu dibahas juga asrama akan mulai difungsikan pada tahun ajaran 2017/2018," papar Atdik.

Pertemuan kembali digelar dengan fokus bahasan biaya makan asrama. Lagi-lagi, pertemuan ini tidak mencapai kesepakatan, sebab KBRI dan Al-Azhar sama-sama tidak sanggup menanggung biaya makan penghuni asrama. Setelah diskusi panjang lebar,  Penasehat Grand Syaikh Al-Azhar mengusulkan agar biaya makan ditanggung oleh para penghuni. Kemudian dua belah pihak pun berunding perihal angka yang harus dibayar perindividu. Pemerintah Indonesia sendiri berusaha menekan harga agar meringankan pelajar. Dalam negosiasi itu, pihak Al-Azhar menghitung, biaya makan penghuni untuk satu bulan (sekali makan tiga kali) adalah LE 500 yang saat itu setara dengan  U$D 50. Angka ini tidka serta merta diterima oleh KBRI, dimana KBRI berusaha menekan biaya tersebut agar maksimal hanya antara LE 200-300/bulan, sebagaimana biaya hidup di luar asrama.

Pada 6 Maret 2017, KBRI Cairo melakukan pertemuan dengan perwakilan mahasiswa, PPMI dan WIHDAH, sebagai organisasi induk Masisir. Dalam pertemuan ini, PPMI menyatakan, diperkirakan bahwa mahasiswa hanya bersedia membayar tak lebih dari LE 150/bulan biaya makan di asrama. Hanya saja, setelah aspirasi tersebut disampaikan kepada Al-Azhar, pihak Al-Azhar tidak dapat menerima tawaran tersebut, sebab dalam hutungan mereka, LE 150-300 per bulan, sangat tidak cukup untuk biaya makan satu bulan.
Mengingat minat mahasiswa baru yang ingin studi di Al-Azhar semakin meningkat setiap tahun, pada pertemuan tersebut disepakati juga agar mahasiswa baru TA 2017/2018 yang akan menempati asrama tersebut. Penempatan ini akan terus sambil dievaluasi dan KBRI Cairo akan terus memperjuangkan agar ke depan ada subsidi dari pusat untuk para penghuni asrama. 

Lagi-lagi melihat kondisi ekonomi Mesir yang kurang stabil, kurs Pound Mesir pun turun secara drastis. Pada bulan Mei lalu KBRI mendapatkan surat dari Al-Azhar, bahwa pada TA 2017/2018 yang dimulai Agustus-September 2017 ini, akan ada penyesuaian biaya makan di dalam asrama (mengkuti kurs U$D) dari semula LE 560 menjadi LE 785 atau hampir setara dengan U$D 50. “jika ada kelebihan dari uang yang dibayarkan penghuni, pasti akan dikembalikan kepada para penghuni, sesuai kurs LE ke U$D yang berlaku saat itu” imbuh Atdikbud. Selain itu, KBRI terus mengupayakan mencari sumber untuk subsidi makan di asrama tersebut, baik dari pemerintah maupun kalangan swasta. Dan jika subsidi tersebut didapatkan, maka kelebihan uangnya akan dikembalikan kepada para penghuni yang sudah membayar.

Dalam brafaks ke-3 yang dikirim pada 4 Juni 2017, Al-Azhar berharap asrama ini akan jadi model, sebab asrama Indonesia ini merupakan asrama asing pertama yang ada di dalam lingkungan al-Azhar, dengan penghuni yang akan digabung antara mahasiswa Indonesia dan Mesir. Adapun rancangan sementara mengenai program asrama adalah akan adanya pembimbing serta fokus kegiatan, orientasi dan pembinaan dari masyayikh al-Azhar yang akan lebih diperhatikan.

Adapun mengenai pembayaran di awal, didasarkan kepada kondisi asrama-asrama Al-Azhar, dimana saat ini pihak yang bertanggung jawab memasak di asrama-asrama tersebut merupakan perusahaan catering yang membuat kontrak dengan Al-Azhar. Jadi pembayaran uang tersebut akan diserahkan kepada Al-Azhar, lalu Al-Azhar akan menyerahkannya kepada pihak catering yang mengelola. Selain itu, pihak Al-Azhar berpandangan bahwa membayar sekaligus satu tahun, akan sangat memudahkan proses pengelolaan ke depan. “Hemat saya, jika ada keluhan yang dirasakan para wali camaba perihal pembayaran secara sekaligus satu tahun (U$D 600), dapat disampaikan, sehingga kita dapat mengupayakan pembayaran tidak harus sekaligus untuk satu tahun, misalnya minimal 6 bulan” imbuh Atdikbud.

Atdik juga mengingatkan, al-Azhar as-Syarif sudah sangat banyak berkontribusi bagi Indonesia. Tak heran para mahasiswa berdatangan ke Mesir, bahkan sejak sebelum kemerdekaan sudah banyak pelajar Indonesia belajar di sini. Fasilitas asrama, kuliah gratis, beasiswa penuh, bahkan sampai tiket pulang, semua itu merupakan kontribusi besar Azhar. "Kebaikan hati al-Azhar sudah nyata dirasakan pelajar kita, bahkan sejak sebelum kemerdekaan," ujar  Atase Pendidikan KBRI Kairo.

Reporter Vivi Noviantika

Tidak ada komentar:

Posting Komentar